Dewan Kota Bandung Pilih Puskesmas Astanaayar Sebagai Percontohan Integrasi Layanan Prima
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung H. Soni Daniswara Wakil Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., menjadi narasumber dalam wawancara lintas sektor akreditasi UPTD Puskesmas Astanaanyar, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Wawancara ini merupakan undangan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Rizal Khairul mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari penilaian akreditasi oleh Tim Surveyor Penyelenggaran Mutu dan Kesehatan Primer, berkenaan aktivitas dan mutu layanan Puskesmas Astanaanyar.
“Tentunya kami sangat support dengan adanya tim surveyor ini, berkenaan dengan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan dan tentunya layanan masyarakat dengan gedung begitu representasif. Ini tentunya diharapkan bisa menjadikan sebuah alternatif ataupun juga layanan yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia menilai, UPTD Puskesmas Astanaanyar patut bersyukur karena menjalankan gedung yang representatif. Bangunan yang dijadikan Puskesmas Astanaanyar ini pernah menjadi RSKIA Kota Bandung, yang saat ini telah menghuni gedung megah di kawasan Kopo dengan nama RSKIA Bandung Kiwari.
“Layanan faskes pertama yaitu Puskesmas kebanyakan itu tidak menampung apa yang menjadi harapan masyarakat berkaitan dengan layanan. Nah, dengan adanya gedung yang representasi ini, ya, cukup megah, terutama untuk masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Astanaanyar,” katanya
Rizal mendorong Puskesmas Astanaanyar menjadi layanan faskes pertama yang bisa menangani pasien dengan kategori tidak mendesak sehingga bisa tertangani tuntas sebelum dirujuk ke rumah sakit.
“Tentunya ini menjadi harapan baru. Keinginan layanan ke depan ini bisa menjadi layanan proses 24 jam sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat itu tidak langsung ke rumah sakit besar, karena ini adalah layanan utama sebelum masuk kepada pelayanan yang saat ini menjadi tujuan akhir dari pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Bersama dengan penilaian akreditasi ini, Rizal berharap Puskesmas Astanaanyar bisa menjadi terunggul dalam pelayanan kesehatan warga. Termasuk menyoal sistem layanan antrean pasien. Ia berharap 11.000 warga sekitar bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan Puskesmas Astanaanyar.
“Dan kami dari DPRD tentunya kita akan lebih memperhatikan lagi ketika manfaat peningkatan layanan kesehatan ini dirasakan, baik dari fungsi pengawasan termasuk fungsi anggaran itu sendiri,” ujarnya.
Percontohan
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Soni Daniswara mengatakan, Puskesmas Astanaanyar didorong untuk menjadi percontohan bagi seluruh puskesmas di Kota Bandung. “Kami juga berharap seluruh bangunan puskesmas lain seperti ini. Sehingga fungsi puskesmas itu akan menjadi optimal ketika puskesmas itu bisa beroperasi selama 24 jam. Karena keluhan masyarakat pada saat ini adalah penumpukan di IGD, di rumah sakit-rumah sakit yang tidak tertangani dan sering dirujuk atau diminta pulang oleh rumah sakit tersebut dikarenakan penuh. Sementara fungsi-fungsi puskesmas ini banyak yang sudah memadai dan bisa difungsikan sebagai puskesmas 24 jam,” tuturnya.
Dari penelusurannya di sejumlah wilayah, Soni sering mendapat laporan warga yang terlalu bergantung pada layanan rumah sakit meski tidak tergolong pasien darurat atau mendesak. Fenomena itu muncul karena warga enggan dihadapkan dengan masalah antrean, bahkan tak terlayani karena jumlah kuota pasien yang dibatasi.
Sejumlah warga sengaja meminta layanan melalui IGD rumah sakit di malam hari sebagai siasat karena puskesmas sudah tutup sejak sore. Oleh karena itu, Soni berharap puskesmas bisa beroperasi 24 jam sehingga warga dengan keluhan tidak mendesak bisa ditangani tuntas di faskes pertama.
“Banyak sekali warga yang memang datang ke IGD rumah sakit karena hanya ingin terlayani langsung tanpa antrian dan juga gratis. Sementara penyakit-penyakit yang mereka derita itu bukan penyakit urgent. Sehingga fungsi puskesmas ini nanti bisa diedukasi dan disosialisasikan untuk meng-cover permasalahan masyarakat terkait keluhan-keluhan di bidang kesehatan yang memang arahnya seharusnya tuntas di puskesmas,” ujarnya.
Untuk melengkapi dorongan bagi warga supaya memanfaatkan fasilitas puskesmas, Soni juga meminta pembenahan sistem antrean yang memudahkan dan memastikan warga mendapatkan layanan kesehatan. Termasuk bagi warga yang tidak terbiasa dengan teknologi digital.
“Antrean ini juga untuk ke depannya, karena pada saat ini juga banyak warga kita yang memang belum terlalu paham dengan teknologi, sehingga antrian online ini juga sangat menjadi masalah. Tetapi kami berharap nanti ada tim pelayanan khusus di puskesmas untuk bisa membantu mendaftarkan online,” tutur Soni.(h.pro)
Tidak ada komentar