Pemkot Cimahi Ramu Ulang Postur RAPBD 2026 Imbas Pemangkasan TKD Besar-besaran
Hasil perencanaan terbaru yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi, proyeksi ikthisar struktur RAPBD Kota Cimahi tahun 2026 hanya Rp 1,35 triliun. Sedangkan belanja daerahnya mencapai Rp 1,5 triliun lebih sehingga masih terdapat selisih yang cukup jauh dengan pendapatan.
"Jadi masih ada defisit sekitar Rp 109 miliar lebih, itu sudah dimasukan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran)," kata Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Rabu (22/10/2025).
Pemkot Cimahi, ungkap Maria, sudah memangkas perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK), hingga menghemat pemakaian utilitas seperti listrik, air hingga pendingin udara atau air conditioner (AC) dan sebagainya. "Listrik itu sudah kita pangkas 30-50 persen, perjalanan dinas dikurangi 50 persen," ucap Fitriana.
Bukan hanya itu, program seremonial hingga penyediaan makanan dan minuman (mamin) juga sudah dicoret dari perencanaan belanja daerah di Kota Cimahi tahun depan. Meskipun sejauh ini hasilnya masih tetap menyisakan defisit.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Harjono membeberkan, awalnya RAPBD 2026 proyeksi pendapatan dimasukan Rp 1,58 triliun. Rinciannya, Rp 1 triliun lebih dari TKD dan Rp 559 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Tapi ternyata TKD itu menjadi Rp 781 miliar berarti kan selisihnya Rp 238 miliar gagal targetnya berkurang dari Rp 1,20 triliun, ternyata hanya Rp 780 miliar realisasinya," ungkap Harjono.
Untuk mengurangi selisih itu, TAPD Kota Cimahi menambahkan PAD dari sektor retribusi sebesar Rp 13 miliar sehingga menjadi Rp 573 miliar. "Jadi pendapatan kita jadi Rp 1,35 triliun. Belanjanya kita di 1,59 triliun, defisit dong Rp 240 miliar. Rp 240 miliar ditutup dari Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) Rp 132 jadi, selisihnya Rp 109 miliar," kata dia.
Dalam perencanaan ini, lanjut Harjono, Pemkot Cimahi tetap mengusung konsep zero waste budgeting. Sehingga opsinya agar pendapatan dan belanja daerah itu berimbang ialah dengan cara menambah target pendapatan atau mengurangi lagi belanja daerah.
"Tekniknya berarti kan menambah pendapatan Rp 109 miliar atau mengurangi belanja Rp 109 miliar atau menggunakan dua-duanya, pendapatan ditambah belanja dikurangi. Tapi kan belanja itu sudah kita kurangi cukup banyak dan pendapatan juga sudah di push sesuai potensi. Ini yang nanti dibahas dengan dewan," kata Harjono.(h.pmkt.cmhi)
Tidak ada komentar