Program Prakarsa Dorong Penyelesaian Masalah Kota Berbasis Kebutuhan Masyarakat Kota Bandung

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan kota membutuhkan pendekatan yang melibatkan masyarakat dan aparatur kewilayahan. Melalui Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong inisiatif yang berangkat dari kebutuhan warga untuk menghasilkan solusi yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

Hal tersebut disampaikan Farhan saat membuka Pelatihan Prakarsa bagi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan Sekretaris Kelurahan (Seklur) Batch 2 di Novotel Bandung, Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurut Farhan, setiap wilayah memiliki karakteristik, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, penyelesaian persoalan kota perlu melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga pelaksanaan solusi agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Prakarsa mesti datang dari bawah. Bukan top-down,” ujar Farhan.

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut bukan berarti mengurangi peran pemerintah. Pemkot Bandung tetap bertanggung jawab memberikan dukungan administratif, melakukan pendampingan, mengarahkan pelaksanaan program, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, peran Sekcam dan Seklur menjadi penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan di tingkat kewilayahan. Mereka diharapkan mampu memfasilitasi penyerapan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menerjemahkannya menjadi kegiatan yang terencana dan terukur.

Farhan menekankan, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan. Setiap prakarsa harus memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Dari bawah masalah dan kebutuhan diterjemahkan menjadi kegiatan. Output-nya terukur. Outcome-nya pemanfaatan terukur. Benefit dirasakan oleh semua pihak,” katanya.

Oleh karena itu, pelaksanaan Prakarsa perlu didukung tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Dukungan anggaran harus diiringi dengan pengelolaan yang akuntabel dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Bandung mendorong agar program kewilayahan tidak hanya menghasilkan kegiatan, tetapi juga memberikan manfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi masalah yang tepat, pelaksanaan yang terukur, dan evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap prakarsa memberikan nilai tambah bagi warga.

Dengan melibatkan masyarakat dan memperkuat peran aparatur kewilayahan, Prakarsa diharapkan menjadi pendekatan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan setempat, sekaligus mendukung pencapaian visi Bandung Utama.(dskoinf.bdg)